Sekjen Kemenkumham Terima Penghargaan Pin Emas dari Kapolri

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima penghargaan pin emas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penghargaan diterima Sekjen Andap atas prestasi kerja dan jasanya terhadap Polri.

Penghargaan yang dituangkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/1625/XI/2022 tanggal 29 November 2022 itu diserahkan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) yang dipimpin langsung oleh Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Rabu (14/12/2022) di Hotel Sultan Jakarta.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya atas sinergitas yang antara Kemenkumham dan Polri selama ini," kata Andap usai menerima penghargaan.

Andap mengungkapkan sinergi antara Kemenkumham dan Polri telah berjalan harmonis dalam banyak bidang, di antaranya bidang keimigrasian, pemasyarakatan, penegakkan HAM, pelayanan hukum dan lainnya.

"Kinerja Kemenkumham dan Polri beririsan dalam banyak hal. Sinergi menjadi kunci keberhasilan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Andap berharap kolaborasi Kemenkumham dan Polri semakin erat di tahun-tahun selanjutnya untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi menyikapi prestasi yang diraih oleh Sekjen Kemenkumham dengan penuh motivasi dan positif, dimana selama ini jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel juga senantiasa melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

“Kedepan kita akan semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergitas bersama Polda Kalsel untuk bersama-sama memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Bumi Lambung Mangkurat,” ucap Lilik selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel.

KALAPAS TANJUNG TERIMA DIPA TAHUN ANGGARAN 2023 DARI KPPN TANJUNG DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2023

Tanjung, INFO_PAS – Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung, Heru Yuswanto mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kamis (15/12).

 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN pada hari ini dihadiri oleh 8 satuan kerja sebagai penerima DIPA Tahun Anggaran 2023 pada 3 kabupaten yaitu, Kabupaten HSU, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. 

 

DIPA diserahkan langsung oleh Kepala Kantor KPPN Tanjung, Sigit Mulyadi kepada 8 satker, termasuk Lapas Tanjung. 

 

Tema APBN 2023 adalah optimis namun tetap waspada dimana APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.

 

Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu: pertama melalui belanja pendidikan dan kesehatan,  Kedua melalui penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, Ketiga  menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, kempat untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah, dan kelima, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

 

Rangkaian acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas sebagai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Kemenkumham Masuk 3 Terbaik Badan Publik Informatif Kategori Kementerian

Tangerang - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Kemenkumham masuk pada posisi 3 terbaik untuk kategori Kementerian dengan perolehan nilai 99,45 poin.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Rabu (14/12/2022) pagi. 

"Hasil monitoring dan evaluasi oleh KI Pusat memberikan nilai 99,45 dari maksimal 100 poin bagi Kemenkumham. Pencapaian yang hampir sempurna," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto. 

Nilai Kemenkumham mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2021, Kemenkumham memperoleh nilai 85,21 dengan predikat menuju informatif. Tahun ini Kemenkumham mengalami kenaikan 14.24 poin sehingga menjadi badan publik informatif. 

"Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna H. Laoly, segenap jajaran Kemenkumham berupaya memaksimalkan pelayanan informasi publik hingga berhasil menjadi badan publik yang informatif," ungkap Andap di Jakarta. 

Terdapat tiga komponen utama dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang telah dilalui Kemenkumham yaitu kuisioner, uji publik, dan visitasi. 

Penilaian diawali dengan pemenuhan kuisioner, di antaranya kelengkapan jawaban kuisioner beserta data dukung; inovasi layanan; kelengkapan informasi website PPID; kelengkapan aturan mengenai keterbukaan informasi publik; hingga ketersediaan klasifikasi daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. 

Selanjutnya Kemenkumham mengikuti uji publik. Pada tahap ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej memaparkan inovasi dan strategi Kemenkumham dalam mewujudkan badan publik yang terbuka. 

Tahapan terakhir adalah visitasi yang oleh tim KI Pusat. Tim melakukan penilaian kualitatif dan pendalaman terhadap langsung di lokasi pelayanan informasi Kemenkumham. 

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran, khususnya Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, atas dukungannya dalam mewujudkan Kemenkumham sebagai badan publik informatif," ucapnya. 

Masyarakat dapat mengakses informasi publik Kemenkumham melalui beberapa cara. Kemenkumham menyediakan aplikasi PPID Kemenkumham yang dapat diunduh pada Play Store. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk menyampaikan permohonan informasi tanpa batasan waktu dan tempat. 

Kemenkumham juga memiliki laman website PPID yang dapat diakses pada https://ppid.kemenkumham.go.id. Pada website ini Kemenkumham menyediakan informasi publik yang terbaru. Masyarakat pun dapat menyampaikan permohonan informasi lewat website ini. 

"Kami menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat semakin melek teknologi sehingga aplikasi mobile dan website ini sangat menolong pelayanan informasi," tuturnya. 

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan informasi secara langsung atau offline, Kemenkumham menyediakan loket pelayanan informasi di kantor Kemenkumham Pusat Jakarta Selatan. 

Keterbukaan informasi publik, papar Andap, merupakan bentuk transparansi pelayanan Kemenkumham. Kemenkumham memperhatikan empat aspek dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dapat diterima, dan terjangkau. 

"Jadi informasi itu harus tersedia, dapat diakses, bisa diterima, serta dapat dijangkau dengan mudah dan gratis, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak," kata Andap. 

Adapun monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh KI Pusat setiap tahunnya. Di tahun ini, KI Pusat telah selesai melakukan penilaian terhadap 372 badan publik. Kemenkumham menjadi salah satu badan publik yang mencapai level informatif. Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan Atria Hotel Gading Serpong.

Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kalimantan Selatan juga berupaya memberikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat melalui berbagai media. 

"Kanwil Kalsel menyediakan berbagai media informasi kepada masyarakat Kalsel agar dapat mengetahui informasi yang diperlukan terkait tugas dan fungsi dan layanan Kantor Wilayah. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui website, media sosial dan media lain yang tersedia. Berita terkait layanan Kemenkumham Kalsel juga sudah sering terinformasikan melalui media cetak dan media online," ungkapnya.

Terbaik II Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Gubernur Serahkan Penghargaan Kepada Kakanwil Kemenkumham Kalsel

Banjarbaru, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi diganjar penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran di tahun 2022 pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 yang digelar di Gedung Ideham Chalid Banjarbaru, Rabu (7/12). 

Penghargaan ini diraih Kanwil Kemenkumham Kalsel yang termasuk kategori pagu besar dengan jumlah diatas 10 satker, atas kinerja maksimal dalam pelaksanaan kinerja anggaran di 22 satker yang ada. Kategori pagu besar ini dipuncaki oleh Kementerian Keuangan Kalsel di peringkat I, disusul Kanwil Kemenkumham Kalsel di peringkat II dan Polda Kalsel berada di peringkat III. 

Gubernur Kalimantan Selatan yang pada kesempatan ini menyerahkan langsung penghargaan Menteri Keuangan kepada K/L Terbaik dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 mengajak untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mamajukan Banua Kalsel. 

"Mari kita bersama tetap semangat untuk bergerak Bersama mewujudkan cita-cita untuk memajukan Banua, bangsa, dan Negara," ucap Sahbirin. 

Hal ini direspon optimis oleh Kakanwil yang bertekad kedepan akan semakin meningkatkan prestasi baik yang sudah diraih ini. 

"Apresiasi ini tentu jadi motivasi bagi kami dan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta meningkatkan sinergitas juga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait," ucapnya usai menerima DIPA T.A. 2023 dan penghargaan yang turut disaksikan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah dan Supian HK selaku Ketua DPRD Kalsel. 

(Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

#kemenkumhamri 

#kanwilkemenkumhamkalsel 

#LapasTanjung

Kanwil Kemenkumham Kalsel | Lilik Sujandi

JELANG PERAYAAN NATAL 2022, LAPAS TANJUNG IKUTI PERAYAAN NATAL BERSAMA 500 LAPAS DAN RUTAN SELURUH INDONESIA

Tanjung, INFO_PAS - Bertempat di Ruang Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Tanjung, 3 orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama kristen mengikuti kegiatan perayaan natal bersama dengan 500 Lapas & Rutan se-Indonesia yang diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting. Rabu (07/12).

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, perayaan natal ini dapat memeperkokoh tali persaudaraan sebagai anak bangsa dan mewujudkan indonesia maju. Dengan pembinaan dan penguatan kerohanian ini diharapkan dapat menumbuhkan iman WBP. Pendalaman keagamaan akan memperkaya seseorang bahwa sejatinya kelahiran seorang manusia sudah dibekali dengan visi kehidupan dari Sang pencipta.

Perayaan natal yang diselenggarakan secara virtual ini merupakan karya bersama yang dilakukan oleh para WBP dari berbagai Lapas se indonesia dan Rutan secara bersamaan. Kegiatan ini berlangsung dengan aman dan tertib.

 

#KemenkumhamRI

#KanwilKemenkumhamKalsel

#LapasTanjung

 

Kanwil Kemenkumham Kalsel | Lilik Sujandi

 

@Kemenkumham_RI

@DITJEN_PAS

@kumham_kalsel