BPKP Kalsel Sosialisasikan Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Insan Pengayoman Kalimantan Selatan

Banjarmasin, Humas_Info - Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh di lingkungan Kantor Wilayah beserta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, BPKP Provinsi Kalimantan Selatan gelar sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Selasa (27/12).

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi sekaligus Keynote Speaker mengatakan bahwa SPIP merupakan pengendalian yang sangat komprehensif dan meyeluruh jika kita membaca peraturan secara lengkap.

"Ada tiga prinsip yang harus dipedomani yaitu memetakan sejauh mana ruang atau lingkungan pengendaliannya, jangan sampai staf tidak tahu batas ruang pengendaliannya. Memasuki tahun 2023 kepada pegawai dalam level apa pun untuk dapat dipetakan ruang pengendaliannya mencakup apa saja. Yang kedua, Mitigasi Resiko, mengetahui resiko yang dihadapi sehingga dalam mengendalikannya sudah siap dalam penanganannya. Yang ketiga, Komunikasi dan Informasi, kita belum membentuk sistem informasi yang menjadi panduan bagi kita semua," papar Kakanwil.

"Membentuk budaya pengawasan yang harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh jajaran yang menjadi bagian dalam pemerintahan dengan memiliki perilaku yang baik, dan perlunya membentuk grand design SPIP pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan," tambah Lilik.

Narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri 2 orang pegawai yaitu Ruth Claudya Siahaan dan Faiz Ridho Darmawan.

Kedua narasumber BPKP Provinsi Kalsel memaparkan perlunya perencanaan yang baik, selaras, berkualitas, dan efektif guna mencapai tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP Terintegrasi terdiri dari 3 tahapan yaitu Perencanaan, Pengendalian dan Hasil. Dan Karakteristik Level Maturitas SPIP dijelaskan terdiri dari 5 level yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Berkembang, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terkelola dan Terukur, Level 5 Optimum, yang mana level tertinggi pada Level 5 Optimum artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Pengukuran Indikator Kinerja menggunakan metode SMART-C yaitu Specific (Jelas, tidak berdwimakna), Measurabel (dapat diukur), Achievable/Attainable (dapat diraih), Relevant (relevan dengan kinerja yang ingin diukur), Time Bound (memiliki batasan waktu pengukuran) dan Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Para Pejabat Pimti Pratama, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, pelaksana Kantor Wilayah beserta diikuti secara daring oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kalsel, Teks: Arie, Foto: Mahdi, Ed: Eko)

Hikmah Natal Melalui Remisi, 63 Orang WBP Kristiani Kalsel Siap ‘Terlahir Kembali’ Menjadi Pribadi yang Lebih Baik

Banjarbaru, Humas_Info – Momentum Hari Raya Natal yang dirayakan oleh umat Kristen dan Katolik juga turut dimaknai dengan penuh sukacita dan kegembiraan oleh (Warga Binaan Pemasyarakatan) WBP Kristiani di Kalimantan Selatan. Sebanyak 63 orang WBP tersebut menerima remisi atau pemotongan masa pidana di hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember sebagai Hari Raya Umat Kristiani.

Berkelakuan baik, rutin mengikuti kegiatan pembinaan rohani, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan serta menunjukkan penurunan tingkat resiko dari hasil asesmen yang dilakukan oleh petugas menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan remisi sesuai dengan amanat Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Bertempat di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Lilik Sujandi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel didampingi oleh Sri Yuwono selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan meyerahkan Remisi Natal kepada WBP secara simbolis.

Kakanwil menyampaikan kepada para WBP yang menerima Remisi Natal agar memaknai momentum natal sebagai kesempatan untuk ‘Terlahir Kembali’ dan melakukan introspeksi diri guna menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Pada momentum penyerahan remisi natal ini, mari bersama-sama kita memperbaiki diri dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan YME, agar kehidupan kita dapat menjadi berkah bagi orang-orang di sekitar kita,” ucap Lilik.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kakanwil menyampaikan bahwa kata Natal memiliki makna ‘Terlahir Kembali’ dipercaya oleh umat Kristiani merupakan pertaubatan dan sebagai manifestasi dari kelahiran Yesus yang menginspirasi kita bersama untuk terlahir sebagai manusia dengan pribadi yang baru.

“Oleh karenanya saudara harus konsisten dalam memperbaiki diri sehingga menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab,” pesan Yasonna.

Remisi Natal kali ini diterima oleh para 63 Narapidana dan Anak Pidana secara beragam di UPT Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, mulai dari pemotongan masa tahanan selama 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan.

Dengan pembagian sebagai berikut: Lapas Kelas IIA Banjarmasin sebanyak 10 orang WBP, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan sebanyak 9 orang WBP, Lapas Kelas IIA Kotabaru 19 orang WBP, Lapas Kelas IIB Banjarbaru 13 orang WBP, Lapas Kelas IIB Amuntai 1 orang WBP,  Lapas Kelas IIB Tanjung 2 orang WBP, Lapas Kelas III Batulicin 1 orang WBP, Rutan Kelas IIB Pelaihari 3 orang WBP, Rutan Kelas IIB Rantau 1 orang WBP, Rutan Kelas IIB Barabai 1 orang WBP, Rutan Kelas IIB Tanjung 2 orang WBP, Rutan Kelas IIB Marabahan 1 orang WBP. 

Sedangkan untuk LPKA Kelas I Martapura, Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura, Rutan Kelas IIB Kandangan tidak ada pemberian remisi pada Natal kali ini.

Kegiatan turut dihadiri oleh para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Banjar Raya dan dimeriahkan dengan acara penampilan dari perwakilan WBP penerima remisi yang membawakan paduan suara.

Q Mall Banjarbaru Kini Miliki Sertifikat Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham RI

Banjarbaru, Humas_Info - Sebagai wujud kepedulian dalam perlindungan hukum dan karya cipta Kementerian Hukum dan HAM RI telah berkomitmen untuk melindungi hak cipta di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel sebagai perpanjangan tangan dari Kemenkumham RI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyerahkan langsung sertifikat penghargaan pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual kepada Q Mall Banjarbaru, Sabtu (24/12).

Penyerahan sertifikat langsung diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada management Q Mall yang telah berusaha untuk memastikan tenant-tenant yang ada tidak menjual barang bajakan. 

Penghargaan ini hasil assesment dari Kanwil Kalsel bahwa Q Mall mampu menjaga barang/jasa yang diperjual belikan asli/original dan tidak bajakan. Tentu ini juga menjadi gerakan moral dan gerakan ekonomi dalam menghormati karya cipta. 

Penghargaan tersebut ialah pengakuan terhadap hak cipta atau merek dan kekayaan intelektual lainnya. 

Selanjutnya, Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan, sehingga barang/jasa ataupun tentant yang ada terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

General Manager Q Mall yang diwakili Operasional Manager menyampaikan terima kasih atas penghargaan pusat perbelanjaan berbasih kekayaan intelektual, artinya kami telah dipercayai bahwa barang/jasa atau tenant yang ada telah menjual barang asli/original. Penghargaan ini juga atas kerja sama tenant2 yang ada di Q Mall Banjarbaru. Selanjutnya kami akan menjaga dan memastikan lagi tenant-tenant tersebut memang menjual barang yang diizinkan.

JELANG NATAL DAN TAHUN BARU 2023, LAPAS TANJUNG IKUTI APEL KESIAPSIAGAAN SERENTAK SECARA VIRTUAL

 

Tanjung, Info_PAS - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung mengikuti Apel Kesiapsiagaan menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ( NATARU ) secara virtual yang digelar oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan sebagai langkah mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Natal dan Tahun Baru, Jum’at(23/12). Apel ini diikuti oleh seluruh petugas Lapas Tanjung tanpa terkecuali.

 

Apel Kesiapsiagaan ini digelar di halaman depan Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang diikuti secara langsung oleh UPT se Banjar Raya. Untuk UPT se Banua Enam dan UPT Wilayah Batulicin dan Kotabaru mengikuti secara virtual. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Sri Yuwono. Kadivpas Kanwil Kemenkumham Kalsel selaku Pemimpin Apel memberikan arahannya yakni menyampaikan amanat Direktur Jenderal Pemasyarakan Kumham Republik Indonesia bahwa dalam peringatan Hari Natal dan Tahun baru 2023 untuk tingkatkan pengamanan serta pengawasan Lapas dan Rutan pada setiap satuan kerja masing-masing untuk mencegah terjadinya Tindakan yang menimbulkan potensi Keamanan dan Ketertiban.

 

"Upaya upaya pencegahan seperti deteksi dini, penggeledahan , Razia dan lain sebagainya harus di wujudkan, kontrol keliling blok, kamar hunian dan tembok harus digiatkan, semakin hari bukan berarti semakin melemah dalam pengawasan justru harus semakin ditingkatkan, harapannya melalui kegiatan ini dapat terwujudnya Lapas dan Rutan yang aman dan damai," Ucap Kadivpas.

 

Setelah apel, Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung, Heru Yuswanto langsung melaksanakan rapat kepada seluruh petugas. Rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari arahan Kadivpas dalam pelaksanaan apel. Adapun arahan yang disampaikan yaitu peningkatan keamaan dan ketertiban di lingkungan Lapas Tanjung menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.

 

“Dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Natal dan Tahun Baru, seluruh personil harus selalu meningkatkan kewaspadaan dan perhatiannya terhadap segala potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di setiap sektor yang ada baik di blok hunian, pos atas, dan area ruang kerja pegawai. Dan untuk seluruh personil agar selalu menjaga kedisiplinannya dalam bertugas agar tugas dan fungsi yang dijalankan tetap optimal,”Ucap Kalapas.

PEREMPUAN BERDAYA INDONESIA MAJU, LAPAS TANJUNG GELAR UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-94 TAHUN 2022

Tanjung, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022, Kamis(22/12). Bertempat di Lapangan Lapas Tanjung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung bertindak selaku Pembina Upacara. Sementara itu, Kaur Pengelolaan dan Kepegawaian, Sylvia Humaira menjadi Pemimpin Upacara. Tampak seluruh Pejabat Eselon IV (Empat) dan V (Lima) serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hingga Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mengikuti Upacara dengan penuh khidmat.

 

Dalam sambutannya, Pembina upacara menyampaikan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Tak terbilang lagi perempuan yang namanya harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua,” tutur Kalapas.

 

Peringatan Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 bertemakan ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Maju’, tampak Petugas Upacara Bendera didominasi oleh Petugas Perempuan Lapas Tanjung. Upacara juga diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

 

“Melalui Peringatan Hari Ibu inilah, kita kembali diingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa. Di era sekarang, Peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh Masyarakat Indonesia,” tambah Kalapas.

 

#KemenkumhamRI

#KanwilKemenkumhamKalsel

#LapasTanjung

 

Kanwil Kemenkumham Kalsel | Lilik Sujandi

 

@Kemenkumham_RI

@DITJEN_PAS

@kumham_kalsel

Hayati dan Pedomani! Kakanwil Sampaikan 5 Poin Instruksi Jelang T.A. 2023

 

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) menggelar apel pagi dan konsolidasi yang diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil dan Kepala UPT se-Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini Kakanwil secara lugas dan tegas menyampaikan instruksi untuk dipedomani oleh seluruh jajaran dalam rangka persiapan untuk menutup tahun 2022 dan menyambut 2023 yang Semakin PASTI dan Berakhlak. 

Sesuai dengan arahan Sekjen Kemenkumham RI pada kegiatan rakor dan refleksi akhir tahun, Lilik Sujandi menyampaikan 5 (lima) poin instruksi yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh seluruh jajaran. 

Poin pertama, Kakanwil meminta agar seluruh satker memastikan untuk mengakhiri Tahun Anggaran 2022, mengoptimalkan capaian target kinerja dan anggaran yang akuntabel dan mampu memitigasi resiko agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang akan menjadi potensi temuan bahkan potensi unsur pidana. 

Kedua, segala bentuk kekurangan dalam capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2023. 

Ketiga, menyiapkan Tahun Anggaran 2023 untuk menciptakan pemetaan masalah baik yang bersumber pada dinamika kewilayahan seperti bencana alam maupun situasi secara nasional terkait persiapan Pemilu 2024 dan juga isu global lainya seperti dinamika hubungan antar negara dan ekonomi global dengan mempersiapkan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan program kegiatan serta memperhatikan seluruh aspek risiko secara lebih luas. 

Keempat, keselamatan bersama dan setiap insan menjadi prioritas, capaian output yang tepat sesuai dinamika kebutuhan menjadi keharusan dan capaian prestasi sesuai parameter dalam pengendalian anggaran dan kinerja layanan dalam rangka menjaga kewibawaan dan kehormatan Kemenkumham. 

Kelima, menjaga keteladanan, mengembangkan kemampuan untuk berkinerja tinggi, menjaga integritas dan kualitas layanan publik serta menjaga keutuhan keluarga dan sikap dan perilaku yang baik sesuai norma sosial, agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai insan Pancasila yang senantiasa setia pada NKRI. 

Selain 5 poin tersebut Kakanwil juga menyampaikan agar kinerja harus diimbangi dengan perecanaan waktu, SDM dan beban kerja yang efektif serta efisien. 

"Seluruh pegawai harus mengetahui dan mengambil perannya masing-masing guna menghasilkan output dan outcome yang baik dan berkemanfaatan dalam melaksanakan tugas," ucap Kakanwil. 

Kakanwil juga menginstruksikan agar jajaran dapat bekerja dengan cepat, tepat serta efisien di tahun anggaran 2023 sehingga target serapan di triwulan pertama dapat berada di angka 25%. 

"Pelaksanaan kegiatan dan belanja modal harus selalui dikomunikasikan juga dikonsultasikan agar terlaksana dengan sebaik-baiknya," ucap Kakanwil saat menjadi pembina apel pagi. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teks: Joel, Foto: Pendi dan Mahdi, Ed: Eko)

PENUTUP DI AKHIR TAHUN, LAPAS TANJUNG KEMBALI PANEN KEMBANG KOL SECARA KONTINU

Tanjung, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Tanjung kembali melaksanakan panen kembang kol, Senin(19/12). Panen ini merupakan panen yang ketiga yang dilaksanakan secara kontinu oleh Lapas Kelas IIB Tanjung. Adapun panen kembang kol kali ini sebanyak 20 kg yang dipanen langsung oleh petugas pembina kemandirian dan warga binaan yang mengelola kebun itu sendiri. Adapun total panen selama 3 kali sebanyak 50kg.

 

Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung, Heru Yuswanto mengatakan panen ini merupakan panen kembang kol di penutup akhir tahun 2022. Sebanyak 3 kali panen dalam beberapa hari ini dan kemungkinan tersisa 2 kali panen. “Allhamdulillah di akhir tahun ini kita kembali panen kembang kol selama 3 kali berturut-turut dengan total 50kg dan kemungkinan tersisa 2 kali panen lagi untuk kembang kol yang kita kelola ini”, Terang Kalapas.

 

Terpisah, Kasubsi Kegiatan Kerja, Yogiyan Noor mengatakan Kembang kol ini akan didistribusikan ke toko-toko sayur langganan dengan harga murah berkualitas. Dengan pengelolaan lahan yang baik dan pengawasan yang baik maka akan menghasilkan sayur yang unggul dan berkualitas. “Kami bersama warga binaan memberdayakan lahan yang ada di lingkungan Lapas Tanjung dengan melakukan pengelolaan dan pengawasan yang baik oleh karena itu kami bisa terus melaksanakan panen khususnya kembang kol secara kontinu dan bisa menghasilkan sayur yang unggul dan berkualitas bagus”,Ungkap Yogi.  

 

#KemenkumhamRI

#KanwilKemenkumhamKalsel

#LapasTanjung

 

Kanwil Kemenkumham Kalsel | Lilik Sujandi

 

@Kemenkumham_RI

@DITJEN_PAS

@kumham_kalsel

Sekjen Kemenkumham Terima Penghargaan Pin Emas dari Kapolri

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima penghargaan pin emas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penghargaan diterima Sekjen Andap atas prestasi kerja dan jasanya terhadap Polri.

Penghargaan yang dituangkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/1625/XI/2022 tanggal 29 November 2022 itu diserahkan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) yang dipimpin langsung oleh Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Rabu (14/12/2022) di Hotel Sultan Jakarta.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajarannya atas sinergitas yang antara Kemenkumham dan Polri selama ini," kata Andap usai menerima penghargaan.

Andap mengungkapkan sinergi antara Kemenkumham dan Polri telah berjalan harmonis dalam banyak bidang, di antaranya bidang keimigrasian, pemasyarakatan, penegakkan HAM, pelayanan hukum dan lainnya.

"Kinerja Kemenkumham dan Polri beririsan dalam banyak hal. Sinergi menjadi kunci keberhasilan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Andap berharap kolaborasi Kemenkumham dan Polri semakin erat di tahun-tahun selanjutnya untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi menyikapi prestasi yang diraih oleh Sekjen Kemenkumham dengan penuh motivasi dan positif, dimana selama ini jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel juga senantiasa melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

“Kedepan kita akan semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergitas bersama Polda Kalsel untuk bersama-sama memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Bumi Lambung Mangkurat,” ucap Lilik selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel.

KALAPAS TANJUNG TERIMA DIPA TAHUN ANGGARAN 2023 DARI KPPN TANJUNG DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2023

Tanjung, INFO_PAS – Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung, Heru Yuswanto mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kamis (15/12).

 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN pada hari ini dihadiri oleh 8 satuan kerja sebagai penerima DIPA Tahun Anggaran 2023 pada 3 kabupaten yaitu, Kabupaten HSU, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. 

 

DIPA diserahkan langsung oleh Kepala Kantor KPPN Tanjung, Sigit Mulyadi kepada 8 satker, termasuk Lapas Tanjung. 

 

Tema APBN 2023 adalah optimis namun tetap waspada dimana APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.

 

Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu: pertama melalui belanja pendidikan dan kesehatan,  Kedua melalui penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, Ketiga  menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, kempat untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah, dan kelima, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

 

Rangkaian acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas sebagai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Kemenkumham Masuk 3 Terbaik Badan Publik Informatif Kategori Kementerian

Tangerang - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Kemenkumham masuk pada posisi 3 terbaik untuk kategori Kementerian dengan perolehan nilai 99,45 poin.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Rabu (14/12/2022) pagi. 

"Hasil monitoring dan evaluasi oleh KI Pusat memberikan nilai 99,45 dari maksimal 100 poin bagi Kemenkumham. Pencapaian yang hampir sempurna," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto. 

Nilai Kemenkumham mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2021, Kemenkumham memperoleh nilai 85,21 dengan predikat menuju informatif. Tahun ini Kemenkumham mengalami kenaikan 14.24 poin sehingga menjadi badan publik informatif. 

"Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna H. Laoly, segenap jajaran Kemenkumham berupaya memaksimalkan pelayanan informasi publik hingga berhasil menjadi badan publik yang informatif," ungkap Andap di Jakarta. 

Terdapat tiga komponen utama dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang telah dilalui Kemenkumham yaitu kuisioner, uji publik, dan visitasi. 

Penilaian diawali dengan pemenuhan kuisioner, di antaranya kelengkapan jawaban kuisioner beserta data dukung; inovasi layanan; kelengkapan informasi website PPID; kelengkapan aturan mengenai keterbukaan informasi publik; hingga ketersediaan klasifikasi daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. 

Selanjutnya Kemenkumham mengikuti uji publik. Pada tahap ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej memaparkan inovasi dan strategi Kemenkumham dalam mewujudkan badan publik yang terbuka. 

Tahapan terakhir adalah visitasi yang oleh tim KI Pusat. Tim melakukan penilaian kualitatif dan pendalaman terhadap langsung di lokasi pelayanan informasi Kemenkumham. 

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran, khususnya Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, atas dukungannya dalam mewujudkan Kemenkumham sebagai badan publik informatif," ucapnya. 

Masyarakat dapat mengakses informasi publik Kemenkumham melalui beberapa cara. Kemenkumham menyediakan aplikasi PPID Kemenkumham yang dapat diunduh pada Play Store. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk menyampaikan permohonan informasi tanpa batasan waktu dan tempat. 

Kemenkumham juga memiliki laman website PPID yang dapat diakses pada https://ppid.kemenkumham.go.id. Pada website ini Kemenkumham menyediakan informasi publik yang terbaru. Masyarakat pun dapat menyampaikan permohonan informasi lewat website ini. 

"Kami menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Masyarakat semakin melek teknologi sehingga aplikasi mobile dan website ini sangat menolong pelayanan informasi," tuturnya. 

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan informasi secara langsung atau offline, Kemenkumham menyediakan loket pelayanan informasi di kantor Kemenkumham Pusat Jakarta Selatan. 

Keterbukaan informasi publik, papar Andap, merupakan bentuk transparansi pelayanan Kemenkumham. Kemenkumham memperhatikan empat aspek dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dapat diterima, dan terjangkau. 

"Jadi informasi itu harus tersedia, dapat diakses, bisa diterima, serta dapat dijangkau dengan mudah dan gratis, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak," kata Andap. 

Adapun monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh KI Pusat setiap tahunnya. Di tahun ini, KI Pusat telah selesai melakukan penilaian terhadap 372 badan publik. Kemenkumham menjadi salah satu badan publik yang mencapai level informatif. Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan Atria Hotel Gading Serpong.

Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kalimantan Selatan juga berupaya memberikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat melalui berbagai media. 

"Kanwil Kalsel menyediakan berbagai media informasi kepada masyarakat Kalsel agar dapat mengetahui informasi yang diperlukan terkait tugas dan fungsi dan layanan Kantor Wilayah. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui website, media sosial dan media lain yang tersedia. Berita terkait layanan Kemenkumham Kalsel juga sudah sering terinformasikan melalui media cetak dan media online," ungkapnya.

Terbaik II Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Gubernur Serahkan Penghargaan Kepada Kakanwil Kemenkumham Kalsel

Banjarbaru, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi diganjar penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran di tahun 2022 pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 yang digelar di Gedung Ideham Chalid Banjarbaru, Rabu (7/12). 

Penghargaan ini diraih Kanwil Kemenkumham Kalsel yang termasuk kategori pagu besar dengan jumlah diatas 10 satker, atas kinerja maksimal dalam pelaksanaan kinerja anggaran di 22 satker yang ada. Kategori pagu besar ini dipuncaki oleh Kementerian Keuangan Kalsel di peringkat I, disusul Kanwil Kemenkumham Kalsel di peringkat II dan Polda Kalsel berada di peringkat III. 

Gubernur Kalimantan Selatan yang pada kesempatan ini menyerahkan langsung penghargaan Menteri Keuangan kepada K/L Terbaik dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 mengajak untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mamajukan Banua Kalsel. 

"Mari kita bersama tetap semangat untuk bergerak Bersama mewujudkan cita-cita untuk memajukan Banua, bangsa, dan Negara," ucap Sahbirin. 

Hal ini direspon optimis oleh Kakanwil yang bertekad kedepan akan semakin meningkatkan prestasi baik yang sudah diraih ini. 

"Apresiasi ini tentu jadi motivasi bagi kami dan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta meningkatkan sinergitas juga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait," ucapnya usai menerima DIPA T.A. 2023 dan penghargaan yang turut disaksikan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah dan Supian HK selaku Ketua DPRD Kalsel. 

(Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)

#kemenkumhamri 

#kanwilkemenkumhamkalsel 

#LapasTanjung

Kanwil Kemenkumham Kalsel | Lilik Sujandi

JELANG PERAYAAN NATAL 2022, LAPAS TANJUNG IKUTI PERAYAAN NATAL BERSAMA 500 LAPAS DAN RUTAN SELURUH INDONESIA

Tanjung, INFO_PAS - Bertempat di Ruang Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Tanjung, 3 orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama kristen mengikuti kegiatan perayaan natal bersama dengan 500 Lapas & Rutan se-Indonesia yang diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting. Rabu (07/12).

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, perayaan natal ini dapat memeperkokoh tali persaudaraan sebagai anak bangsa dan mewujudkan indonesia maju. Dengan pembinaan dan penguatan kerohanian ini diharapkan dapat menumbuhkan iman WBP. Pendalaman keagamaan akan memperkaya seseorang bahwa sejatinya kelahiran seorang manusia sudah dibekali dengan visi kehidupan dari Sang pencipta.

Perayaan natal yang diselenggarakan secara virtual ini merupakan karya bersama yang dilakukan oleh para WBP dari berbagai Lapas se indonesia dan Rutan secara bersamaan. Kegiatan ini berlangsung dengan aman dan tertib.

 

#KemenkumhamRI

#KanwilKemenkumhamKalsel

#LapasTanjung

 

Kanwil Kemenkumham Kalsel | Lilik Sujandi

 

@Kemenkumham_RI

@DITJEN_PAS

@kumham_kalsel

RUU KUHP DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

 

Setelah menunggu 104 tahun sejak 1918, Indonesia patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, dan bukan buatan negara lain. RUU KUHP resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022)

KUHP produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP. Selain itu, KUHP yang baru saja disahkan ini telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.

#SahKUHP
#KUHPBuatanIndonesia
Sah KUHP
KUHP Buatan Indonesia